Palu, Rotari.id- Rapat Paripurna ke VI masa persidangan Caturwulan 1 Tahun Sidang 2024 dengan agenda Penyampaian Laporan Pimpinan Pansus Sekaligus Pengambilan Keputusan Dalam Rangka Persetujuan Rancangan Rekomendasi Menjadi Rekomendasi Atas Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Palu Tahun 2023 hujan interupsi.
Itu dikarenakan sejumlah program para legislator Kota Palu yang masuk dalam anggaran pokok pokok pikiran (pokir) yang telah disepakati dengan Pemerintah Kota Palu beberapa waktu lalu tidak teranggarkan, nihil pelaksanaan.
“Terimakasih atas kerja-kerja Pansus yang telah berupaya bagaimana memperbaiki kinerja-kinerja di Kota Palu ini, terutama memperjuangkan aspirasi teman-teman yang ada di DPRD Kota Palu ini,” kata Anggota Fraksi Gerindra DPRD Palu, Moh Syarif.
Dirinya mengapresiasi pimpinan sidang untuk menggelar evaluasi terhadap LKPJ Wali Kota Palu 2023.
“Karena dalam lampiran ini (LKPJ Wali Kota Palu-red) tidak satu pun apa yang kami sampaikan masuk dokumen ini,” ungkapnya.
“Perlu saya sampaikan, bahwa usulanku tahun 2023 itu dianggarkan dan masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-red). Maka tidak ada cerita untuk tidak dikerjakan. Kalau pun tidak dikerjakan, diberikan apa alasannya. Tapi alhamdulillah, OPD terkait tidak memberikan informasi terkait hal itu. Dan alhamdulillah OPD tersebut masih berkomunikasi dengan kami, sehingga kami bisa dingin. Tapi kalau kepala dinasnya yang muncul saya tidak tahu. Ini jadi catatan. Masa dua program yang sama, satu jalan, yang satunya lagi tidak bisa jalan, ada apa,” tegasnya lagi.
Syarif menegaskan, jangan memilah milah, jangan memilih milih, program yang akan dilaksanakan.
“Kita sama di sini, tidak ada perbedaan. Saya juga menyampaikan itu, karena aspirasi masyarakat, hasil reses, proposalnya sudah masuk, apalagi alasannya,” kata Syarif.
“Masuk dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dianggarkan. Sekali lagi saya sepakat, setelah ini, kita evaluasi. Dan menjadi catatan bagi saya pribadi, sebagai anggota Fraksi Gerindra,” tegasnya.
Lanjutnya, “Saya tanya, aturan dari mana, setelah program yang kami ajukan masuk di SIPD, kemudian masuk dalam DPA, dianggarkan, tapi tidak dikerjakan. Jangan kita munafik. Satu paket yang sama, yang satu dikerjakan, yang lain tidak dikerjakan,” tegasnya.
Syarif pun mencontohkan program pembangunan Rumah Adat di Kelurahan Tanamodindi yang tidak dapat diselesaikan, karena tidak adanya anggaran.
“Akhirnya anjing yang tidur di rumah adat yang tidak selesai itu. Itu kan program yang kami ajukan, usulkan baik baik,” tegasnya.
Bagaimana tidak kesal, kata Syarif, anggaran yang sudah disepakati, namun secara sepihak, tanpa diketahui turun.
“Bagaimana tidak kesalnya kita yang menjadi wakil rakyat, anggaran sekian ratus kemudian turun. Bisanya kalian (Pemkot Palu-red) berubah di tengah jalan. Sementara kita di sini berjibaku soal anggaran kalian,” kata Syarif kesal sambil menggebrak meja.
“Apa ini, selalu kita dimainkan. Saya kasih bukti, pembangunan rumah adat di Tanamodindi, sekarang diberaki anjing, anjing yang tempati itu rumah adat. Planning kita tidak begitu, gambar kita tidak begitu. Apakah itu bisa digunakan oleh rakyat, oleh masyarakat, oleh lembaga adat? Tidak,” jelasnya. (cp)
Tinggalkan Balasan