Palu,Rotari.id – Para vendor lokal Kota Palu dan Kabupaten Sigi yang terlibat dalam Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sistem Irigasi Gumbasa Paket 3 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah kembali menyuarakan tuntutan kepada salah satu BUMN yakni PT. Pembangunan Perumahan – PT PP (Tbk) terkait tunggakan pembayaran yang telah berlarut-larut. Dalam pertemuan yang digelar di salah satu warkop di kabupaten Sigi, Minggu,(29/09/2024) para vendor menyampaikan kekecewaannya atas ketidakjelasan jadwal pembayaran tagihan yang masih tersisa milyaran rupiah dan tak kunjung dibayar serta berdampak terhadap operasional mereka saat ini.
Sejak dimulainya proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sistem Irigasi Gumbasa Paket 3, sejatinya bertujuan untuk meningkatkan sistem irigasi dan mendukung pertanian serta kesejahteraan masyarakat setempat, namun dalam perjalanannya justru sejumlah vendor lokal yang notabene adalah bagian dari masyarakat terdampak bencana yang telah berupaya melaksanakan sejumlah pekerjaan sesuai kontrak justru tidak sejahtera dan harus “menelan pil pahit ”. Kekecewaan belasan vendor lokal kepada pihak PT PP tersebut kembali mencuat manakala hingga berakhirnya pekerjaan tersebut dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo medio Maret lalu, janji pembayaran untuk beberapa tahap pekerjaan sejak akhir tahun 2023 hingga saat ini September 2024 tak jua kunjung diterima, hal ini menyebabkan masalah cash flow bagi vendor lokal.
“Kami selaku vendor lokal atau subkon berharap PT PP bisa segera menyelesaikan tunggakan ini. Kami sudah memberikan yang terbaik dalam pekerjaan ini. Kami hanya selalu di janji janji terus sudah hampir satu tahun. Kalau mau berjanji pastikanlah janjinya,selalu kalimatnya mudah mudahan terus dan setiap kami tagih itu yang selalu di sampaikan,” ungkap salah satu perwakilan vendor, Renden,Minggu(29/09/2024).
Lebih lanjut Renden dan belasan subkon lainnya mengaku bosan dan frustasi setelah satu tahun menunggu janji pembayaran dari PT PP . Dalam beberapa kali pertemuan, mereka terus mendengar janji-janji yang tak kunjung terwujud, kondisi tersebut menyebabkan ketidakpastian dalam operasional usaha mereka. Banyak dari mereka kini terpaksa menghadapi kesulitan keuangan akibat tunggakan yang berkepanjangan.
“Kami sudah terlalu lama mendengar janji-janji, tetapi realisasinya nihil. Kami butuh kepastian untuk melanjutkan usaha kami. Jujur saja pak,saya juga punya hutang di bank dan koperasi untuk membiayai operasional pekerja dan kendaraan selama proyek irigasi di Gumbasa berlangsung. Selama 1 tahun ini kami dijanji,hasilnya nihil sementara kami juga mesti bayar angsuran bank dan koperasi. Pihak bank tahunya ada angsuran sementara kami tidak ada lagi modal untuk itu,” lanjutnya.
Sementara itu Subkon lainnya,Eman kepada media ini mengatakan,akan menuntut PT PP untuk segera menunaikan tunggakan pembayaran yang telah berlarut-larut. Mereka mengancam akan melakukan pembongkaran terhadap pekerjaan yang telah dilakukan jika pembayaran tidak segera dilaksanakan.
“Kami sudah capek di janji mas,setiap di WA jawabannya sabar menunggu saja,tidak lama sudah mau cair. Sudah mau setahun jawabannya begitu terus mas,kami juga manusia yang butuh makan untuk keluarga,belum lagi kami juga mesti bayar hutang di bank,mobil dan alat yang di pakai selama proyek berlangsung. Kami sepakat jika tidak ada tindakan nyata dari PT PP, kami terpaksa akan membongkar hasil kerja kami sebagai bentuk protes. Inisiatif ini sebenarnya muncul akibat ketidakjelasan jadwal pembayaran sama kita mas,”kesalnya.
Seperti di beritakan sebelumnya , salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT. Pembangunan Perumahan – PT PP (Tbk) sampai saat ini belum membayar belasan vendor lokal yang ikut terlibat menyediakan produk dan jasa di proyek strategis nasional (PSN) itu.
Tunggakan PT PP terhadap belasan vendor lokal tersebut diperkirakan masih mencapai angka milyaran rupiah. Jumlah itu mengacu pada sistem opname dan retensi berdasarkan perjanjian awal, kedua belah pihak. (JoTelo)
Tinggalkan Balasan