Palu,Rotari.id – Pasca peresmian Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sistem Irigasi Gumbasa Paket 3 di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah oleh Presiden Jokowi Rabu (27/3/2024) silam, sejumlah masalah terkait pembayaran vendor mulai mencuat. Meskipun proyek ini diharapkan dapat meningkatkan infrastruktur pertanian di daerah terdampak bencana gempa bumi 2018, para vendor justru mengungkapkan kekhawatiran atas tunggakan pembayaran yang belum juga diselesaikan oleh pihak PT PP.
Terhitung sejak awal tahun 2024 hingga saat ini beberapa dari mereka (penyedia jasa) menyatakan belum menerima pembayaran untuk layanan dan material yang telah disuplai di Proyek Strategis Nasional (PSN), hal ini yang kemudian memicu ketidakpuasan di kalangan mereka. Bahkan dari pertemuan yang di gelar Minggu,(29/09/2024) di salah satu café di kabupaten Sigi,mencuat wacana sejumlah vendor lokal mengancam akan melakukan pembongkaran terhadap proyek PT. Pembangunan Perumahan – PT PP (Tbk) , jika PT PP tidak segera membayar sisa tunggakan tersebut yang mencapai angka milyaran rupiah.
“Kami sebenarnya mendukung proyek ini, tetapi hak kami sebagai vendor seharusnya diakui dan mesti dibayar. Ini adalah opsi terakhir dari kami dan kami sudah bingung mau gimana lagi mas. Di tagih malah nggak di anggap,yah sudah kami ambil opsi terakhir apabila sampai awal Oktober ndak ada tanggapan dari pihak PT PP yah kami akan demo dan lakukan pembongkaran,” ujar Eman salah satu perwakilan vendor.
Perwakilan vendor menyatakan bahwa tindakan pembongkaran ini akan diambil sebagai langkah terakhir untuk menuntut hak mereka.
“Kami tidak ingin mengambil langkah ekstrem, tetapi kami terpaksa melakukannya jika pembayaran tidak segera diproses. Memang betul lahan itu milik negara,akan tetapi bangunan itu kan masih menjadi bagian dari kami yang ikut menyuplai serta menyediakan produk dan jasa saat proyek berlangsung sampai selesai dan di resmikan. Berarti masih ada hak kami yang belum dibayarkan . Selama pihak PT PP belum melunasi sisa tunggakannya kepada kami,kami akan lakukan pembongkaran biar pak menteri BUMN bapak Erick Thohir dan bapak Basuki Hadimulyono selaku menteri PUPR juga tahu bahwa selesai peresmian oleh pak presiden masih ada masalah di proyek irigasi ini,“kata Eman.
Hingga berita ini tayang, Pihak PT PP belum memberikan tanggapan resmi mengenai ancaman tersebut. Namun, sumber internal menyebutkan bahwa mereka sedang berupaya menyelesaikan masalah pembayaran. Para vendor berharap agar situasi ini segera diselesaikan melalui dialog untuk mencegah dampak lebih lanjut terhadap proyek dan hubungan kerja.
Seperti diketahui,Proyek Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sistem Irigasi Gumbasa Paket 3 ini memiliki nilai kontrak sekira Rp 256 Miliar dengan sumber dana yang berasal dari Asian Development Bank (ADB), dengan masa pelaksanaan konstruksi dari 30 Desember 2021 sampai dengan 30 November 2023 (457 hari).
Sementara untuk rehabilitasi sistem Irigasi Gumbasa dan saluran-saluran sekundernya di bawah subproyek irigasi Gumbasa saluran induk Gumbasa antara stasiun BGKn 24 sampai BGKn 42 yang diperuntukan untuk melayani kebutuhan Irigasi Pertanian di wilayah terdampak bencana seperti Sigi dan sebagian Kota Palu dengan rata- rata unit 1,65 l/dtk/ha. Untuk debit sistem Irigasi Gumbasa tersebut adalah 13,98 m3/detik. Khususnya pada paket 3, sistem irigasi ini mengairi daerah potensial seluas 2.458 ha dengan jangkauan meliputi 12 Desa di Kecamatan Dolo dan Kecamatan Sigi Kota. (JoTelo)
Tinggalkan Balasan