Palu, Rotari.id- Rektor Prof Dr Mahfudz mengungkapkan Universitas Tadulako (Untad) akan tetap memberikan pengurangan uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswanya. Ini karena 30 persen lebih mahasiswa Untad mengharapkan pemotongan UKT yang dahulu dikenal SPP (Sumbangan Pembinaan Pendidikan).
“Anak-anak kami (mahasiswa), lebih 30 persen mengaharapkan kebijakan untuk pengurangan UKT,” ungkap Rektor di hadapan Anggota BPK RI, Dr Pius Lustrilanang, didampingi Gubernur Sulteng, Rusdi Mastura, saat pembukaan kuliah umum dan bedah buku “ALDERA” di Aula Fakultas Kedokteran Untad, Kamis, 9 Februari 2023.
Rektor menyebut, total jumlah mahasiswa Untad saat ini mencapai 43.272 orang. Maka jika dikalkulasi 30 persen dari jumlah tersebut, ada sekitar 13.000 mahasiswa kategori tidak mampu. Ini tersebar di 11 fakultas dan satu program pascasarjana Universitas Tadulako. Olehnya Rektor berharap kepada Anggota BPK RI, bisa menjadi perpanjangan mulut harapan mahasiswa jika ada rapat bersama pihak Kemendikbudristek RI.
“Kebijakan tersebut (pengurangan UKT) tetap akan kami lakukan tapi tentu harus memikirkan bagaimana jumlah pendapatan yang ada di Universitas Tadulako. Karenanya saya mohon jika ada pertemuan dengan unsur pimpinan kementerian pendidikan dan kebudayaan agar diubah pembagian atau proporsional anggaran APBN untuk universitas yang banyak orangtua mahasiswa tidak mampu,” ujar Prof Mahfudz.
Menurutnya, mayoritas perguruan tinggi yang ada di kawasan timur Indonesia sangat membutuhkan bantuan biaya operasional. Namun faktanya malah kampus yang telah maju mendapatkan jatah atau bantuan operasional lebih besar dari Kemendikbudristek RI.
“Olehnya, ini harus dipertimbangkan agar perguruan tinggi yang rektornya memberi kebijakan pengurangan UKT dapat ditutupi dari penambahan bantuan operasional (BOPTN). Dan itulah memang sesuai aturan pemerintah kalau UKT dikurangai akan ditutupi bantuan operasional perguruan tinggi,” tandas Rektor Untad.
Diketahui, Anggota BPK Pius hadir di Untad sebagai pemateri kuliah umum sekaligus bedah buku ALDERA (Aliansi Demokrasi Rakyat). Buku tersebut merupakan Potret Gerakan Politik Kaum Muda 1993-1999 yang dituangkan seorang aktivis 1998, yakni Dr Pius yang saat ini menjabat sebagai Anggota VI BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) RI.
Kegiatan tersebut dihadiri ratusan mahasiswa, akademisi, politisi, praktisi, para bupati/walikota se Sulawesi Tengah, Kepala Perwakilan BPK Sulteng yang dibuka Rektor Untad Prof Mahfudz.(cpy*)
Tinggalkan Balasan