Parimo, Rotari.id- Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) melaksanakan Rapat IPKD (Indeks Pencegahan Korupsi Daerah) pada area Pengadaan Barang Jasa, di Kantor Bupati Parigi Moutong, Senin, 17 Maret 2025.
Saat memimpin rapat ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Parimo, Zulfinasran terus mengingatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemda Parimo terus memperkuat komitmen pencegahan korupsi.
Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong, Zulfinasran menyampaikan pentingnya OPD memahami aspek, sasaran, dan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada area Pengadaan Barang Jasa sebagai instrument pencegahan korupsi.
“Melalui rapat dan koordinasi bersama ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, integritas kinerja dalam membangun sistem tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan bersih,” ungkap Zulfinasran.
Zulfinasran mengingatkan, pelaksanaan program IPKAD harus memiliki tahapan yang jelas, dimulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir.
“Setiap tahapan dalam pelaksanaan IPKAD harus dilakukan secara beriringan dan saling selaras antara satu tahapan dengan tahapan lainnya, mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pertanggung jawaban. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh program yang dilaksanakan dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik dan sesuai dengan rencana,” kata Zulfinasran.
Sekda Parimo juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan, agar masyarakat dapat merasakan dampak positif dari program yang telah dijalankan.
Selain itu, ia meminta seluruh pihak yang terlibat untuk memperhatikan setiap detail proses perencanaan hingga pelaporan guna menghindari adanya ketidaksesuaian dalam implementasi.
“Diharapkan, dengan pendekatan yang terstruktur dan tahapan yang jelas, IPKAD dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur dan meningkatkan kinerja serta akuntabilitas pemerintah daerah di Kabupaten Parigi Moutong,” kata Zulfinasran.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala OPD dan perwakilan OPD, antara lain Inspektorat Parimo, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Parimo, Dinas Kesehatan Parimo, Rumah Sakit Umum Daerah Anuntaloko, Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan Parimo, serta Badan Layanan Pengadaan Barang Jasa (BLPBJ). (cp)
SUMBER: DISKOMINFO PARIMO.
Tinggalkan Balasan