Polman, Rotari.id- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan identifikasi terhadap titik rawan korupsi yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Polewali Mandar (Polman).
Divisi Pencegahan Koordinasi Supervisi Wilayah IV KPK RI berkunjung ke Polman untuk melaksanakan FGD (Focus Group Discussion) Pemetaan Titik Korupsi di berbagai sektor, yakni Perizinan, Kesehatan, Pendidikan, dan Kependudukan serta Catatan Sipil (Dukcapil) wilayah Kabupaten Polewali Mandar, Jumat, 1 September 2023.
Menurut Ketua Satgas Korsub IV Sulawesi, Kaltim, dan Kaltara, KPK RI, Harun Hidayat, kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memberikan pelayanan publik kepada masyarakat guna mengidentifikasi titik rawan korupsi.
“Kami membutuhkan informasi dari instansi yang melakukan pelayanan publik untuk mengidentifikasi titik rawan korupsi, apa yang sudah mereka lakukan, dan bagaimana mengantisipasinya agar titik rawan korupsi itu dapat diminimalisir,” ungkap Harun Hidayat dalam pertemuan tersebut.
Selain melakukan pemantauan terhadap pelayanan publik, Harun Hidayat menyebutkan bahwa Polman juga akan menjadi salah satu responden dalam survei perilaku anti korupsi yang akan dilaksanakan pada Oktober hingga Desember 2023 mendatang.
Wakil Bupati Polman, Natsir Rahmat, yang membuka secara resmi kegiatan ini, menyatakan dukungan penuh Pemerintah Kabupaten Polman terhadap upaya perbaikan tata kelola pemerintahan melalui Monitoring Center for Preparation (MCP) yang dicanangkan oleh KPK.
“Pemerintah Kabupaten Polman sangat mendukung dan berkomitmen menjadi bagian integral dari MCP KPK. Melalui MCP KPK, kami berharap para peserta dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip anti korupsi di masing-masing OPD, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ungkap Natsir Rahmat.
Kegiatan ini diharapkan akan memberikan kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi di Kabupaten Polewali Mandar. (fhm)
Tinggalkan Balasan