Jakarta, Rotari.id- Komisi I DPRD Sulteng melakukan konsultasi ke Jakarta dalam rangka persiapan seleksi calon anggota KPID Sulteng periode 2025-2028, Kamis, 12 September 2024.
Kegiatan konsultasi dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulteng, Hj Wiwik Jumatul Rofia’ah S.Ag, MH, di dampingi anggota Komisi I lainnya, yakni Ronald Gulla ST, Drs Enos Pasaua, dan Ellen Esther Pelealu SE. Turut hadir Tenaga Ahli Komisi I DPRD Sulteng, Siti Dahlia SH, Kabag Persidangan dan Perundang- Undangan DPRD Sulteng, Asmir J Hanggi, SH., MH., serta beberapa orang staf. Terlihat pula dalam pertemuan tersebut Ketua KPID Sulteng, Drs Indra A. Yosvidar, MAP.
Dalam pertemuan dengan KPI Pusat, rombongan diterima oleh Ketua KPI Pusat, Ubaidillah dan dampingi dua komisioner lainnya, yakni Aliyah dan Moh Idrus. Dalam pertemuan yang berlangsung di Lantai 2 Ruang Rapat Utama Kantor KPI Pusat Jalan Juanda Jakarta Pusat, ada beberapa hal yang dipertanyakan, diantaranya soal mekanisme, tahapan rekrutmen seleksi anggota KPI, dan soal regulasi terbaru yang akan digunakan.
Sementara itu, pertemuan di Kantor Dinas Kominfo dan Statistik Provinsi DKI Jakarta, rombongan di terima di Gedung Graha Ali Sadikin Ruang Rapat Eis Lantai 3 Kantor Balai Kota Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, rombongan diterima oleh Koharudin selaku Kepala Bidang Komunikasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta, didampingi oleh Ied Sabillah selaku Ketua Subkelompok Sumber Daya Komunikasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta dan Kasubbag Publikasi dan Informasi Setwan DPRD DKI Jakarta, Agus Ermanto, serta Pelaksana SubKelompok Sumber Daya Komunikasi Publik Diskominfotik DKI Jakarta Yohana Ramauli.
Dalam pertemuan di Dinas Kominfotik, ada beberapa hal yang mengemuka, antara lain soal anggaran, unsur yang akan diterima, program yang dilakukan anggota KPID, termasuk besaran anggaran, dan masa jabatan yang terus diperpanjang.
Menanggapi hal itu, pihak Diskominfotik Jakarta mengatakan bahwa pihaknya membentuk Panitia Seleksi (Pansel) yang terdiri dari beberapa unsur, termasuk didalamnya unsur perempuan. Untuk besaran anggaran, pihak Diskominfotik menganggarkan sekitar Rp5 miliar untuk publikasi dan penyebaran informasi. (cp)
Tinggalkan Balasan