Palu, Rotari.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat mengenai Pembongkaran Huntara Penyintas Layana di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin, 23 Oktober 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Ir. Alimuddin Paada MS, dan dihadiri oleh beberapa anggota komisi lainnya, antara lain Ibrahim Hafid, Wiwik Jumatul Rofi’ah, Muhaimin Yunus Hadi, Fatimah Ladoali, dan para Forum Penyintas Layana.
Rapat ini digelar berdasarkan hak para penyintas dan tuntutan kemanusiaan yang masih acuh tak acuh, dimana syarat bantuan Wali Kota Palu tidak bisa membantu dalam hal tanah/lahan, sehingga masuk pada bantuan huntap mandiri, dengan catatan harus memiliki lahan sendiri lalu melaporkan kembali jika sudah memiliki lahan tersebut.
Terkait itu, Ketua Forum Penyintas mengatakan, baik Pemkot Palu ataupun Gubernur Sulteng tidak ada keseriusan dalam menyikapi masalah ini. “Kami tidak putus asa, sampai saat ini kita terus bertahan,” tegasnya.
Kata dia, hampir semua fraksi telah menyampaikannya pandangannya soal APBD 2024. “Namun perlu menyampaikan rekomendasi terbaru untuk memikirkan bagaimana solusi masalah ini,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I, Wiwik Jumatul Rofiah mengatakan mengatakan, sejumlah pansus sudah terbentuk terkait penanggulangan bencana.
“Pansus terlama dan terbanyak adalah ini, sudah bersatu namun evaluasinya mandek, namanya penanggulangan bencana ya tugas pemerintah, kita ingatkan kembali pemerintahnya,” kata Wiwik. (cpy*)
Tinggalkan Balasan