Palu, Rotari.id- Wali Kota Palu diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palu, Mohammad Arif, S.STP.,M.Si menjadi salah satu narasumber dalam acara dialog bersama RRI Palu, Selasa, 4 Juni 2024 langsung dari Studio Pro 1 RRI Palu.
Kegiatan bertajuk Dialog Mitigasi Bencana Kentongan LPP RRI Palu ini mengangkat topik tentang “Pengelolaan Sampah di Kota Palu.”
Secara garis besar, Arif menjelaskan bahwa Pemerintah Kota Palu terus berupaya semaksimal mungkin agar sampah di Kota Palu terkelola dengan baik.
Arif mengungkapkan kondisi sampah hari ini di Kota Palu sekitar 130-150 ton per hari. Itu merupakan peluang cukup besar kalau masyarakat memahami pengelolaan sampah yang baik.
“Itu merupakan peluang cukup besar untuk bisa menambah ekonomi rumah tangga. Karena sedianya, sampah itu bisa diolah dan semua sampah memiliki nilai ekonomi,” kata Arif.
Arif menjelaskan, Pemerintah Kota Palu dalam rangka pengelolaan sampah di masyarakat telah menyediakan TPS3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu pada beberapa wilayah.
Diharapkan, dengan adanya TPS3R yang saat ini sudah enam direvitalisasi, sampah-sampah rumah tangga bisa diolah kembali.
“Ada enam TPS3R milik Pemerintah Kota Palu yang sudah direvitalisasi dan alhamdulillah sudah bisa dirasakan manfaatnya,” ungkap Arif.
Kata dia, Pemerintah Kota Palu berharap masyarakat mau memilah dan memilih sampahnya sebelum dibuang, untuk memudahkan pemilahan sampah organik dan anorganik.
“Sampah ini sedianya kalau kita mau memilah dan memilih, sampah ini bisa menjadi potensi ekonomi yang bisa membantu rumah tangga,” ucap Arif.
Di samping itu, masyarakat juga diharapkan menempatkan sampahnya di depan rumah sekitar pukul 17.00 hingga 19.00 WITA, kemudian petugas diberi kesempatan mengangkut sampah masyarakat.
Arif menjabarkan, saat ini Pemerintah Kota Palu dalam melayani 46 kelurahan baru memiliki armada sekitar 70 unit untuk roda empat, dan untuk pelayanan umum di jalan protokol baru 39 unit.
Menurutnya, jumlah tersebut sebenarnya sudah memenuhi, namun ada beberapa wilayah yang cukup padat, seperti Kelurahan Tondo, Lasoani, Birobuli, dan lainnya.
“Ada beberapa kelurahan yang belum mampu mengcover semua masyarakat, karena kepadatan dan jarak tempuh dari rumah tangga ke TPA. Akhirnya, pelayanan kita habis di jalan untuk transportasi pembuangannya,” kata Arif.
Oleh karena itu, lanjutnya, ada beberapa kelurahan yang menjadi evaluasi Pemerintah Kota Palu untuk penambahan armada sampahnya atau alternatifnya menambah jumlah supir dan buruh pengangkut.
“Ini solusi yang kita coba tawarkan dengan tarif retribusi Rp35 ribu/rumah tangga per bulan. Olehnya, diharapkan masyarakat berpartisipasi membayar retribusi, sehingga pelayanan dapat kita maksimalkan,” jelasnya. (cp)
Tinggalkan Balasan