Palu, Rotari.id- Rapat Koordinasi dan Strategi Perlindungan Bagi Pekerja Migran Indonesia dilaksanakan di Gedung Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Senin, 18 November 2024. Giat ini dalam rangka peningkatan perlindungan pekerja migran Indonesia.
Acara ini dihadiri langsung Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., beserta jajaran, unsur Forkopimda Sulteng, dan instansi vertikal lainnya.
Juga hadir dalam kegiatan ini Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, SH., Plt Direktur Jenderal Perlindungan, Irjen Pol. Drs. I Ketut Suardana, M.Si., Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Dr. Bambang Hariyanto, dan Kepala Badan Intelijen Daerah (Kabinda), Brigjen Bobby Prabowo.
Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Syarifudin Hafid, menyampaikan harapannya agar pertemuan ini menghasilkan langkah konkret.
“Kami berharap ada perbaikan sistem yang lebih terintegrasi, sehingga pekerja migran kita dapat bekerja dengan aman dan nyaman serta mendapatkan perlindungan optimal dari pemerintah. Komitmen bersama ini harus kita wujudkan dalam aksi nyata,” tegasnya.
Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk membahas berbagai tantangan, termasuk pemberantasan sindikasi perdagangan orang dan penyelesaian kasus-kasus pekerja migran.
“Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan stakeholder, diharapkan program perlindungan pekerja migran dapat semakin efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat,” jelasnya.
Syarifuddin Hafid mengatakan, pertemuan ini mencerminkan komitmen kuat seluruh pihak untuk memberikan perlindungan terbaik kepada pekerja migran Indonesia, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menjaga hak dan kesejahteraan warganya di luar negeri.
Sementara itu, Pjs Gubernur Sulawesi Tengah, Dra. Novalina, MM., menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah pusat terhadap isu perlindungan pekerja migran.
“Sulawesi Tengah siap menjadi mitra strategis dalam upaya memberikan perlindungan terbaik bagi pekerja migran kita. Sinergi antara pusat, daerah, dan stakeholder akan menjadi kunci utama keberhasilan program ini,” ujarnya.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus Kepala BP2MI, H. Abdul Kadir Karding, S.Pi., M.Si., dalam arahannya menekankan pentingnya perlindungan menyeluruh bagi pekerja migran.
“Pekerja migran bukan hanya pahlawan devisa, tetapi juga representasi martabat bangsa. Oleh karena itu, kita harus memastikan hak-hak mereka terpenuhi, mulai dari perekrutan hingga kepulangan,” katanya. (cp)
Tinggalkan Balasan