Palu, Rotari.id- Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah, Arnold Firdaus, beserta jajaran mendampingi Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Sulawesi Tengah, Novalina, mengikuti rapat koordinasi yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Palu, Kamis, 31 Oktober 2024.
Rapat ini membahas langkah-langkah antisipasi terhadap meningkatnya isu pemutusan hubungan kerja (PHK) serta persiapan penetapan upah minimum (UMP) tahun 2025.
Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Muhammad Tito Karnavian, didampingi Menteri Tenaga Kerja Yassierli, serta melibatkan Gubernur, Bupati dan Wali Kota se-Indonesia.
Dalam arahannya, Tito mengharapkan dari pelaksanaan rakor bisa mengantisipasi isu-isu sensitif terkait PHK dan upah minimum. Ini karena momentumnya berdekatan dengan pilkada serentak 27 November 2024, sehingga akan berpotensi menimbulkan isu politik dan keamanan.
“Adanya rakor ini kita harapkan bisa mengantisipasi dan rekan-rekan kepala daerah paham mengenai kebijakan pemerintah pusat, sehingga rekan-rekan dapat kembuat kebijakan sesuai dengan situasi dan kondisi lokal daerah masing-masing,” ujar Tito.
Mendagri menekankan perlunya satu visi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi isu-isu ketenagakerjaan, khususnya terkait masalah PHK dan upah minimum. Ia juga menekankan perlunya strategi yang komprehensif untuk mencegah PHK massal.
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan RI, Yassierli, menyoroti pentingnya penyusunan kebijakan yang proaktif dalam penetapan upah minimum. Yassierli menyampaikan rakor bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah. “Kita semua ingin iklim bekerja dan iklim berusaha berjalan kondusif di semua wilayah yang ada di Indonesia,” tandas Yassierli. (*)
Tinggalkan Balasan