Palu, Rotari.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah menghelat Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Sulteng Tahun Anggaran 2022 di sidang ruang utama DPRD Sulteng, Senin, 10 April 2023 pukul 11.00.
Paripurna itu dibuka sekaligus dipimpin langsung Ketua DPRD Sulteng, Dr. Hj. Nilam Sari Lawira didampingi Wakil Ketua I H. M Arus Abdul Karim, Wakil Ketua II Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Wakil Ketua III H. Muharram Nurdin serta dihadiri 27 orang anggota dari jumlah 45 anggota.
Mewakili Gubernur Sulteng, Wakil Gubernur Sulteng, Drs. H. Ma’mun Amir yang didampingi para kepala OPD jajaran Pemprov Sulteng memaparkan rincian keuangan Sulteng 2022.
Wagub Amir merincikan, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulteng sepanjang 2022 dengan sasaran pendapatan sejumlah Rp4.734.258.150.163.
Namun dalam realisasinya, pendapatan daerah setelah perubahan hingga tanggal 31 Desember 2022 melebihi sasaran, duduk di angka Rp4.895.472.162.359 atau 103,41 persen.
Selain itu, rincian pendapatan lain yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp1.535.532.842.644 atau 98,31 persen dari sasaran sebelumnya sebesar Rp1.561.939.035.
Masih sisi PAD dari sumber pendapatan pajak daerah berjumlah Rp1.294.028.035.420 dari sasaran Rp1.110.000.000.000. Namun sektor retribusi daerah tak mampu mencapai sasaran Rp14.857.250.000. yang hanya di angka Rp13.134.648.510.
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp36.390.219.835 dari sasar sebelumnya Rp157.141.965.692, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp191.979.938.879 dari sasar sebelumnya Rp279.939.819.818.
Pendapatan transfer justru melampaui sasaran, dari Rp3.136.463.381.169 mencapai Rp3.319.202.639.678.
Lebih jauh Amir menyebutkan, Dana Bagi Hasil (DBH) mencapai Rp572.451.108.014 dari sasar sebelumnya Rp370.746.895.169, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp1.488.995.344.513 dari sasar Rp1.494.941.239.000, Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak Rp1.196.798.117.151 dari sasar Rp1.273.352.867.000, Dana Insentif Daerah (DID) terealisasi sejumlah Rp60.958.070.000.
Lain-lain Pendapatan yang Sah, terealisasi sebesar Rp40.736.680.037 dari yang ditetapkan Rp35.855.733.484 atau 113,61 persen dengan rincian Pendapatan Hibah sebanyak Rp35.855.733.484.
Sementara untuk belanja daerah, dari penetapan sasaran berjumlah Rp5.432.996.328.213, hingga tanggal 31 Desember 2022 terwujud sebesar Rp4.825.333.666.427 atau 88,82 persen.
Wagub Amir menyampaikan, untuk item belanja yakni belanja operasional terdiri dari belanja hibah 94,42 persen, belanja bantuan sosial 95,41 persen dan belanja barang 89,41 persen.
Sedangkan belanja modal tahun 2022, terealisasi sebesar Rp617.720.351.075 dari sasar yang ditetapkan Rp746.159.330.088. Belanja ini terdiri dari realisasi belanja modal tanah sebesar 100 persen, belanja modal peralatan dan mesin 87,63 persen, modal gedung dan bangunan terealisasi 78,85 persen.
Sementara jalan, jaringan dan irigasi terealisasi 80,39 persen, belanja aset tetap sebesar 122 persen.
Tak kalah penting untuk belanja tak terduga, dari target Rp11.038.882.178 terwujud sebanyak Rp56.859.575 atau 0,52 persen. Sedangkan pada belanja transfer, terealisasi sebesar Rp622.893.457.696 dari target Rp628.988.702.937 atau 99,03 persen. Belanja bagi hasil terealisasi 100 persen, belanja bantuan keuangan terealisasi 78,73 persen.
Pada tahun 2022, penerimaan pembiayaan daerah disasarkan sebesar Rp698.738.178.050 kemudian terealisasi sebesar Rp698.738.178.050. Dengan demikian, maka pembiayaan neto pada akhir tahun 2022 sebesar Rp698.738.178.050 sehingga menghasilkan jumlah sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) berjumlah Rp769.055.120.448.
Lebih jauh Ma’mun Amir bilang, tahun anggaran 2022, Pemprov Sulteng juga mendapatkan alokasi tugas pembantuan sebesar Rp111.198.930.000 dengan realisasi penyerapan di angka Rp105.486.494.603 atau sebesar 94,86% dengan realisasi fisik mencapai 96,16 persen yang menyisakan dana yang tidak terserap sejumlah Rp5.712.435.397.
“Alokasi itu terdiri dari 2 fungsi, 3 sub fungsi dan 11 program serta 33 kegiatan dengan 5 OPD yang melaksanakan program dan tugas pembantuan tersebut,” ungkap Amir.
Berdasarkan laporan keuangan itu, Ma’mun Amir turut mengapresiasi dan berterimakasih atas sinergitas semua OPD Sulteng yang telah mewujudkan seluruh anggaran tahun 2022 secara akuntabel, transparan, efektif dan efisien sehingga tiap rupiah anggaran itu dapat dipertanggung jawabkan sesuai aturan berlaku.
Dia pun berharap Anggota DPRD Sulteng kiranya bisa menyegerakan pembahasan LKPJ tahun 2022 untuk kemudian diterbitkan rekomendasi-rekomendasi sebagai bahan Pemprov Sulteng guna menyusun perencanaan tahun berjalan dan tahun berikutnya, serta menyusun peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau kebijakan strategis kepala daerah.
Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sulteng tahun 2022 itu diharap menjadi momentum strategis untuk menciptakan sistem pengawasan Check and Balance, demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan partisipatif.
“Dalam suasana bulan suci Ramadan ini, perkenankan kami atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah menyampaikan permohonan maaf yang tulus, apabila dalam pelaksanaan tugas-tugas kami sebagai insan eksekutif masih terdapat celah kekurangan dan ketidaksempurnaan. Begitu pula dalam hubungan koordinasi kami dengan legislatif dan para mitra kerja di Pemerintahan Sulteng,” tandas Wagub Sulteng, Drs. Ma’mun Amir. (*)