Palu, Rotari.id- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar Debat Publik ke-2 Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palu di Ballroom Hotel Best Western Palu, Kamis malam, 7 November 2024.
Pada sesi tanya jawab dan menanggapi antar pasangan calon, pasangan nomor urut 1 pada Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Palu 2024, Dr Hidayat, M.Si- H ANdi Nur B. Lamakarate (HANDAL) mempertanyakan kinerja Ketua RT yang saat ini tidak lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya di masyarakat.
“RT bisa dikatakan perpanjangan tangan dari Pemerintah Kota Palu, kenapa saya berpasangan dengan Hidayat karena beliau paham dengan birokrasi pemerintahan, tugas dan fungsinya. Tapi sekarang Ketua RT itu disuruh menagih sampah. Sedangkan RT itu tugasnya untuk mengetahui keluar masuknya penduduk di Kota Palu, karena DAU di Kota Palu itu indikatornya jumlah penduduk, sekarang kita tidak pernah update jumlah penduduk Kota Palu. Sekarang saya bertanya pada paslon nomor urut 3, bagaimana tanggapannya terkait kondisi RT saat ini, karena RT sekarang itu berubah fungsi,” tanya calon Wakil Wali Kota Palu, Andi Nur B Lamakarate.
Hal ini pun langsung dijawab oleh calon Wali Kota Palu nomor urut 3, Muhammad J Wartabone. “Kalau kami memimpin, seluruh stakeholder di Kota Palu ini kita libatkan. Ketika saya menjadi anggota DPRD Palu 15 tahun, di situ saya ada mendorong Perda supaya RT di Palu ini mendapatkan insentif, alhamdulillah periode ini sudah mendapat insentif,” kata Muhammad Wartabone.
Jawaban dilanjutkan oleh calon Wakil Wali Kota Palu nomort urut 3, Dr Rizal. Kata dia, RT adalah ujung tombak pemerintahan. “Tugas mereka itu, kalau ada warga yang berkelahi mereka yang mengamankan, kalau ada yang selingkuh mereka yang mengamankan, kalau ada anaknya warga yang hilang, mereka yang mengamankan, maka tugas mereka itu tidak sesuai apa yang diberikan kepada mereka,” kata Dr Rizal.
“03 berkomitmen, kami akan mendorong RT RW mendapatkan honor sesuai dengan tugas dan tanggungjawab mereka, tetapi bukan untuk kewajiban tambahan yang lain. Kalau itu ada, tambah lagi insentifnya,” sambung Dr Rizal.
Menanggapi hal itu, Andi Nur B Lamakarate sepakat dengan tugas dan fungsi RT yang dipaparkan pasangan nomor urut 03. “Saya setuju. Karena begini, DAU itu indikatornya jumlah penduduk. Saya ketemu 400 RT di Kota Palu, saya tanya berapa KTP luar di Palu, tidak apa apa mereka datang ke Palu, kita bersyukur, kenapa, semakin tinggi jumlah penduduk, semakin naik kita punya DAU,” kata Andi Nur B Lamakarate yang juga merupakan Ketua DPC Gerindra Kota Palu ini.
“Sekarang di Kota Palu itu ada 1.100 RT, misalnya ada 5 orang saja ber-KTP luar yang kita tidak bantu untuk mengubah KTP-nya berarti ada 5.000 dikalikan Rp2 juta tiap penduduk, berarti ada Rp10 miliar dana Pemerintah Kota Palu pada Ibu Sri Mulyani yang kita tidak ambil,” sambung sosok yang disapa Anca ini.
Tapi sekarang, kata Anca, tugas dan fungsi RT di Kota Palu sudah berbeda. “Makanya saya sepakat dengan 03, kalau kita kejar DAU kita naik, maka PAD kita akan naik. Maka akan lebih luwes menaikkan insentif RT. Jadi mana yang kita kejar, peningkatan DAU atau retribusi sampah yang cuma Rp4 miliar,” ungkap Anca. (cp)
Tinggalkan Balasan