Palu,Rotari.id – Provisional Hand Over (PHO) adalah istilah yang sering digunakan dalam dunia konstruksi dan manajemen proyek. PHO merujuk pada tahap serah terima sementara dari hasil pekerjaan yang telah selesai dari kontraktor kepada pemilik proyek. Pada tahap ini, pihak pemilik proyek, konsultan, dan kontraktor akan melakukan penilaian terhadap kualitas pekerjaan, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dalam kontrak.
Untuk proyek pemerintah hal itu diatur mengenai tata cara serah terima pekerjaan yang secara teknis dilakukan dalam dua tahap, yaitu PHO yang merupakan serah terima dari penyedia kepada PPK (Pasal 57 Perpres 16/2018) dan serah terima pekerjaan dari PPK kepada PA/KPA (Pasal 58).
Ruang lingkup PHO/FHO mencakup mutu dalam hal administrasi, visual dan kuantitas. Nantinya Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) ini lah yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa mulai dari identifikasi kebutuhan hingga serah terima pembayaran.
Menariknya,pada proyek Consolidation Dam dan Revetment (Sungai Vatutela, Tondo) atau revitalisasi pengendalian sedimentasi atau normalisasi Sungai Tondo yang di garap oleh PT Selaras Mandiri Sejahtera (SMS) dari informasi yang diperoleh, telah dilakukan PHO atas kegiatan pekerjaan proyek tersebut sekira tanggal 17 April 2025.
Pantauan dilapangan, proyek bernilai fantastis itu hingga saat ini belum juga kunjung selesai dikerjakan.
Terkait hal itu sejumlah pemerhati proyek mengungkapkan keprihatinan tentang proyek yang telah mencapai tahap Provisional Hand Over (PHO) tetapi masih menyisakan pekerjaan di lokasi. Mereka menilai bahwa meskipun PHO menandakan bahwa pekerjaan telah memenuhi kriteria tertentu, keberadaan pekerjaan yang belum selesai dapat menimbulkan risiko dan masalah.
Dihubungi media ini melalui pesan WhatsApp siang tadi,Senin,(21/4/2025), Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu Dedi Yudha Lesmana S.T M.T.membenarkan proyek tersebut sudah tahap Provisional Hand Over (PHO).
” Sudah PHO pa , tapi masih masa pemeliharaan,”ujarnya singkat.
Terkait PHO proyek revitalisasi pengendalian sedimentasi atau normalisasi Sungai Tondo yang melekat pada Satuan Kerja SNVT Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS. Palu – Lariang, WS. Parigi – Poso, WS. Kaluku – Karama Provinsi Sulawesi Tengah, dibawah Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu (BWSS III Palu), Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PUPR ini, Aliman selaku pemerhati konstruksi Sulawesi Tengah, merasa heran dan janggal.
Pasalnya menurut Aliman, proyek yang di PHO itu semestinya proyek yang sudah selesai dikerjakan, bukan proyek yang sedang dikerjakan.
Dirinya beranggapan dalam hal ini ada pembohongan publik yang dilakukan.
“Kami menduga ada pembohongan publik yang dilakukan oleh Kontraktor bersama pihak terkait, semestinya dengan alasan apapun kalau pekerjaan belum selesai tidak boleh di PHO kan,” pungkas Aliman.
Telusur media ini pasca PHO tanggal 17 April lalu,masih terlihat aktivitas pengerukan sedimen dan pemadatan di sisi kiri dan kanan tanggul di lokasi proyek. Ekskavator terlihat aktif melakukan pengerukan sedimen, sementara truk-truk beroperasi untuk mengangkut material yang diperlukan. Hingga berita ini tayang , belum ada pernyataan resmi dari PT SMS mengenai situasi tersebut. (JoTelo)