Sigi,Rotari.id – Pasca selesainya proyek pembangunan rekonstruksi pasca bencana segmen 1 hunian tetap sebanyak 146 unit di Dusun 2 Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi yang dikerjakan oleh PT. Adi Karya medio 2024 silam,sejumlah warga penyintas bencana diwilayah kabupaten Sigi yang masuk dalam daftar penerima huntap langsung menempatinya.Ironisnya,belum cukup setahun di huni,Huntap yang diharapkan menjadi tempat berteduh bagi sejumlah keluarga tersebut,justru mengalami kerusakan pada sejumlah sarana dan prasarana penunjang. Beberapa struktur bangunan dilaporkan mengalami keretakan, menimbulkan kekhawatiran di kalangan penyintas bencana. Kerusakan yang terjadi pada beberapa unit HUNTAP ini menjadi sorotan utama.
Pantauan media ini Kamis,(20/3/2025),sejumlah unit hunian tetap yang dibangun dengan menggunakan dana budgeting Loan World Bank sebesar 175 Milyar lebih itu, nampak mengalami kerusakan pada bagian teras,dapur,lantai ruang utama,termasuk pondasi retak dan patah, yang diduga akibat pengerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi.
Kepada media ini salah seorang warga Dusun 2 Desa Bangga, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Iwan ,melaporkan adanya retakan pada struktur bangunan hunian tetap yang di huninya 3 bulan terakhir. Retakan tersebut terutama terlihat di area belakang bangunan, yang menjadi tempat water closet (WC). Bangunan WC yang menyambung dengan struktur utama hunian nampak terlepas sambungannya dan terlihat retakan yang menganga, saat ini posisinya dalam keadaan doyong, menimbulkan ancaman akan rubuhnya bangunan tersebut.
” Kami tidak tahu mau lapor sama siapa lagi pak. Soalnya tidak ada lagi pekerja proyeknya,semua sudah pulang.Kami sangat khawatir dengan kondisi WC ini. Jika tidak segera diperbaiki, bisa berbahaya bagi kami dan anak-anak,”risaunya.
Retakan yang muncul di area sambungan antara bangunan WC dan hunian utama tersebut tidak hanya dialami Iwan semata,tapi ada beberapa unit rumah lainnya di kawasan tersebut. Hal itu membuat warga merasa tidak aman dan khawatir jika sewaktu waktu bangunan tersebut ambruk dan menimpa orang.
“Kami berharap pihak berwenang segera turun tangan untuk mengecek dan memperbaiki masalah ini. Kami tidak ingin ada yang terluka akibat bangunan yang tidak stabil,” harap Iwan.
Selain masalah pada bangunan water closet (WC) yang retak dan hampir roboh, banyak pondasi hunian yang juga patah. Warga yang notabene adalah penyintas bencana 2018 silam ini menduga bahwa material yang digunakan dalam konstruksi, seperti campuran semen dan agregat, tidak memenuhi standar, sehingga menyebabkan kerusakan yang signifikan.
” Bapak bapak dari media bisa lihat sendiri kondisinya saat ini,dan kami tidak mengada ada dengan pondasi yang retak bahkan ada yang sudah patah.Kami sangat khawatir dengan kondisi pondasi yang patah. Jika tidak segera diperbaiki, bisa berbahaya bagi keselamatan kami dan keluarga,”ujar Umar salah satu penghuni Huntap di Blok B2 tersebut.
Retakan yang muncul di berbagai bagian bangunan, termasuk pondasi, menunjukkan adanya masalah serius dalam kualitas konstruksi. Warga merasa bahwa mereka berhak mendapatkan hunian yang aman dan layak, terutama setelah mengalami bencana yang mengubah hidup mereka. Selain itu PT. Adi Karya diminta untuk bertanggung jawab atas masalah infrastruktur hunian tetap yang dilaporkan oleh warga, termasuk kerusakan pada pondasi dan dugaan penggunaan material yang tidak memenuhi standar.
Terpisah,Tim monitoring hunian tetap (HUNTAP) yang dibentuk untuk mengawasi pembangunan di wilayah Palu, Sigi, dan Donggala mengeluarkan kritik tajam terkait berbagai masalah infrastruktur yang dihadapi oleh penyintas bencana. Tim menyoroti sejumlah isu serius yang dapat mempengaruhi keselamatan dan kenyamanan penghuni.
Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah kualitas bangunan yang dinilai tidak memenuhi standar. Beberapa unit hunian dilaporkan mengalami kerusakan struktural, termasuk retakan pada dinding dan pondasi yang patah.
“Kami menemukan bahwa banyak bangunan yang tidak dibangun sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, yang dapat membahayakan keselamatan penghuni,” ungkap Ahmad Zubair, ketua tim monitoring,Sabtu,(22/3/2025)
Tim monitoring juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam proses evaluasi dan pembangunan. Partisipasi warga dianggap krusial untuk memastikan bahwa kebutuhan mereka terpenuhi dan masalah yang ada dapat diidentifikasi lebih awal.
“Harusnya pemerintah dan kontraktor dapat lebih transparan dalam komunikasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah tindak lanjut, tim merekomendasikan agar pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap proyek HUNTAP dan segera mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan.
“Keselamatan dan kenyamanan penyintas bencana harus menjadi prioritas utama dalam setiap proyek pembangunan,” tutup Ahmad.
Dengan kritik ini, diharapkan pihak berwenang dapat segera menanggapi dan memperbaiki masalah infrastruktur yang ada, sehingga hunian tetap dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para penyintas bencana. (JoTelo)
Tinggalkan Balasan